Halalbihalal dan Forum Anggota 2019

DKI Jakarta, – Dengan mengambil tempat di Santika Hotel, Taman Mini Indonesia Indah Asosiasi Perusahaan Survei Pemetaan dan Informasi Geospasial – APSPIG, melangsungkan kegiatan Halalbihalal dan Forum Anggota – Fora, APSPIG 2019. Muatan paparan dan informasi dari berbagai narasumber mulai dari Lembaga Badan Informasi Geospasial – BIG, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional – ATR/BPN, Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia – BPK RI hingga Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah – LKPP menjadikan ajang Halabihalal ini memiliki nilai silaturahim sekaligus sebagai panduan arah peluang industri geospasial…

Read More

Press Release Rakernas APSPIG 2018

Rakernas APSPIG 2018 Holiday Inn Bandung, Kamis 20 Desember 2018 Bandung, Jawa Barat – Asosiasi Perusahaan Survei Pemetaan dan Informasi Geospasial – APSPIG, dalam bahasa Inggris Association of Surveying and Mapping Enterprises for Geospatial Information adalah wadah organisasi dari perusahaan-perusahaan swasta Nasional yang kegiatan usahanya mengkhususkan pada bidang Survei Pemetaan (surta) dan Informasi Geospasial. Di akhir tahun 2018 ini, APSPIG melaksanakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) yang pertama untuk masa jabatan 2017 – 2020 bertempat di Holiday Inn Bandung, Kamis 20 Desember 2018. Acara dibuka oleh Bapak Ir. Heru Murti Selaku…

Read More

Diskusi Panel Pengadaan Barang dan Jasa Pada Industri Geospasial

Press Release Jakarta, 8 Agustus 2018 Mendorong Pemerintah Menyelenggarakan Pengadaan Barang dan Jasa pada Industri Geospasial yang berkualitas dan berdaya saing Dilatar-belakangi oleh situasi proses pengadaan barang dan jasa di kementerian/lembaga yang belum kompetitif, khususnya di kementerian/lembaga yang berkaitan erat dengan penyelenggaraan informasi geospasial, Ikatan Alumni Geodesi ITB (IAGD ITB) menggandeng Asosiasi perusahaan dan asosiasi profesi yang bergerak di bidang jasa survey pemetaan untuk membuat acara dengan tujuan mendiskusikan akar permasalahan serta menemukan titik temu solusi dari permasalahan tersebut. Bertempat di Grandkemang Hotel Jakarta Selatan pada tanggal 8 Agustus 2018…

Read More

Workshop Peluang dan Tantangan Usaha Industri Geospasial pada 2018

Asosiasi Perusahaan Survei Pemetaan dan Informasi Geospasial (APSPIG) mengadakan Workshop Peluang dan Tantangan Usaha Industri Geospasial pada 2018 pada tanggal 11 Oktober 2017 di Hotel Santika Taman Mini – Jakarta Timur. Workshop ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan Kementerian Agraria dan Tata Ruang Bapak Ir. Raden Muhammad Adi Darmawan, M.Eng.Sc. dan Inspektur Badan Informasi Geospasial Bapak Ir. Sugeng Prijadi M.App.Sc Melalui workshop ini, para anggota APSPIG akan mendapatkan pemahaman mengenai rencana kegiatan di bidang industri geospasial di kementerian dan lembaga yang selama ini menjadi mitra APSPIG. Selain itu, kementerian dan lembaga bisa memaparkan persoalan-persoalan yang dihadapi…

Read More

Presiden Jokowi Serahkan 2.568 Sertipikat Hak Atas Tanah

Sorong – Pemerintahan Jokowi-JK terus menggenjot penerbitan sertipikat hak atas tanah untuk rakyat melalui Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penerbitan sertipikat hak atas tanah tersebut merupakan upaya untuk memberi kepastian hukum hak atas tanah kepada masyarakat. Berlokasi di Aimas Convention Center, Kabupaten Sorong, Provinsi Papua Barat, Presiden membagikan 1.230 sertipikat hak atas tanah kepada masyarakat yang hadir, dari total 2.568 sertipikat hak atas tanah kepada masyarakat yang berasal dari Kota Sorong, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Sorong Selatan, Rabu (20/12). Dalam sambutan setelah menyerahkan sertipikat kepada 12…

Read More

Pembinaan Literasi Geospasial di SLB ABCD Muhammadiyah Palu

Salah satu tugas pokok Kedeputian Informasi Geospasial Tematik (IGT) Badan Informasi Geospasial (BIG) adalah pembinaan kepada penyelenggara IGT dan pengguna Informasi Geospasial (IG). Secara khusus, kegiatan pembinaan kepada pengguna IG terfokus pada sosialisasi keberadaan IG beserta pemanfaatannya, dan pendidikan penggunaan IG. Pusat Pemetaan Tata Ruang dan Atlas (PPTRA) sebagai bagian dari Kedeputian IGT melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan menyelenggarakan pembinaan pengguna IG khususnya bagi siswa tunanetra melalui atlas taktual. Media atlas taktual menjadi sarana yang cukup efektif dalam menyampaikan IG kepada para difabel netra. Muatan informasi dalam atlas tersebut menjabarkan…

Read More

Catatan Geospasial : Nusamanuk, Penjaga Kedaulatan Laut Selatan

Pulau-pulau kecil terluar/terdepan di selatan Pulau Jawa memiliki arti strategis terkait dengan kedaulatan wilayah. Sebutlah nama seperti Pulau Nusabarong, Ngekel (Sekel), dan Panikan (Panehan) di Jawa Timur, Pulau Nusakambangan di Jawa Tengah, Pulau Deli di Banten, serta Pulau Nusamanuk di Jawa Barat. Di salah salah satu sudut bagian terluar dari pulau-pulau tersebut terdapat titik koordinat penting penanda kedaulatan wilayah. Titik koordinat tersebut saling terhubung bersama titik koordinat di tanjung-tanjung terluar membentuk garis imajiner bernama Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Garis imajiner inilah yang menjadi cikal awal perhitungan wilayah kedaulatan negara. Tulisan sederhana…

Read More

BIG Selenggarakan Bimbingan Teknis Konseptor SNI, Editor SNI dan Asesor Akreditasi

Depok, Berita Geospasial BIG – Dalam upaya mewujudkan penyelenggaraan Informasi Geospasial (IG) yang berstandar dan meningkatkan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) untuk merumuskan standar nasional di bidang IG, Badan Informasi Geospasial (BIG) bekerjasama dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyelenggarakan Bimbingan Teknis Konseptor dan Editor Standar Nasional Indonesia (SNI). Bimbingan Teknis ini dibuka langsung oleh Kepala Pusat Standardisasi dan Kelembagaan Informasi Geospasial (PSKIG) Suprajaka, pada Selasa, 15 Maret 2016 di The Margo Hotel, Depok. Dalam kesempatan yang sama, sekaligus dibuka pula Bimbingan Teknis Asesor Akreditasi yang juga diselenggarakan oleh PSKIG BIG…

Read More

Penghargaan Inovasi Pemanfaatan IG

Pemanfaatan informasi geospasial oleh berbagai sektor semakin meningkat seiring kemudahan dan kecepatan teknologi berbasis spasial. Inisiatif penyediaan informasi gespasial telah banyak dilakukan secara mandiri oleh Pemerintah Daerah. Informasi geopasial menjadi kebutuhan mendesak bagi Pemerintah Daerah mengingat perencanaan berbasis spasial lebih efektif dan efisien apabila dibandingkan dengan perencanaan secara kualititatif. Undang-Undang No 4 Tahun 2014 tentang Informasi Geospasial khususnya pasal 2 huruf (c) dan pasal 2 huruf (f) menyebutkan bahwa Informasi Geospasial diselenggarakan berdasarkan asas keterbukaan dan kemanfaatan. Semakin mudahnya akses dan pertukaran terhadap informasi geospasial, proses pengambilan keputusan dapat berjalan…

Read More